SEKAPUR SIRIH

Sekapur Sirih tentang Sejarah Lahirnya PGRI

By Hadi TH, M.Pd

Pengurus PGRI Prov Banten Biro Hubungan Luar Negeri

A.     Latar belakang organisasi PGRI

Lahirnya organisasi PGRI menjadi kekuatan bagi kelompok guru dan tenaga kependidikan di tanah air untuk berperan serta dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan pendidikan nasional pada khususnya. Para guru menyadari bahwa dengan keikutsertaannya dalam mengejar pembangunan nasional maju menuju bangsa yang cerdas dan bermartabat hingga kemajuan bangsa yang diinginkan rendah dan duduk tegak sama dengan Negara –  Negara lain di dunia.

Guru akan memfasilitasi, memotivasi dan mengarahkan serta melatih pembangunan diri bangsa ini untuk menjadi generasi yang diinginkan oleh rakyat negeri ini dalam wawasan dan ilmu serta keterampilan yang bermakna bagi dirinya, masyarakat, agama dan bangsanya menuju negara yang adil dan makmur.

Persatuan Guru Republik Indonesia yang kemudian kita kenal dengan PGRI merupakan salah satu organisasi guru yang tidak melihat latar belakang, agama, jenjang pendidikan, satuan pendidikan dan lain sebagainya. Tentunya mengapa PGRI didirikan memiliki arti tersendiri. Sejarah telah menulis bahwa pembentukan PGRI diawali dengan banyaknya organisasi berbasis masyarakat yang berlatar belakang guru, untuk membantu perjuangan Bangsa Indonesia. Kemudian muncullah ide untuk mempersatukan guru-guru dalam satu wadah dengan misi dan visi yang sama, kemudian ketika proklamasi kemerdekaan dicanangkan maka rencana tersebut semakin matang hingga diselenggarakan kongres PGRI pertama di Surakarta. Namun proklamasi kemerdekaan ternyata tidak serta merta membuat Indonesia merdeka. Ternyata dari kalangan penjajah tidak begitu saja menerima.

B.    Pendirian PGRI

PGRI lahir pada tanggal 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Benih masa depan organisasi PGRI diawali dengan nama Persatuan Guru Republik Hindia Belanda (PGHB) pada tahun 1912, kemudian berganti nama menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGI) pada tahun 1932.  Semangat kebangsaan Indonesia telah lama tumbuh di kalangan guru-guru Indonesia. Organisasi perjuangan guru pribumi pada zaman Belanda didirikan pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB).

Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari Pembantu Guru, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda mereka umumnya bekerja di Sekolah Pedesaan dan Sekolah Rakyat Nomor Dua. Sejalan dengan situasi tersebut, selain PGHB juga dikembangkan organisasi guru yang berpola agama, kebangsaan, dan lainnya. Kesadaran nasional dan tumbuhnya semangat perjuangan mendorong para guru adat untuk memperjuangkan persamaan hak dan kedudukan dengan Belanda. Hasilnya, antara lain Kepala HE yang dulu selalu dipegang Belanda satu persatu dipindahkan ke tangan orang Indonesia.

Semangat perjuangan ini semakin kuat dan berpuncak pada kesadaran dan ambisi kesadaran. Perjuangan guru bukan lagi perjuangan untuk perbaikan nasib, bukan lagi perjuangan untuk persamaan hak dan kedudukan dengan Belanda, tetapi telah berujung pada perjuangan nasional dengan teriakan “kemerdekaan”. Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disukai Belanda. Sebaliknya, kata “Indonesia” sangat didambakan oleh para guru dan bangsa Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, semua organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGI) tidak bisa lagi melakukan kegiatan.

Terbentuknya PGRI, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah merubah kehidupan bangsa Indonesia di berbagai bidang. Tantangan yang muncul adalah merebut kekuasaan dari tangan rakyat Jepang dan mempertahankan kemerdekaannya dari serangan kolonial Belanda. Bangsa Indonesia bertekad untuk mengatur dan menata kehidupan pemerintahan dan bernegara sebagai bangsa yang merdeka. Gejolak Revolusi Indonesia, berkobar dengan berbagai cara.

Dari sinilah muncul berbagai organisasi salah satunya adalah PGRI.

Ide ini pertama kali digagas oleh Mr. Rh. Koesnan, yang kemudian mengimbau beberapa orang untuk membentuk perkumpulan guru yang mempersatukan semua guru tanpa memandang latar belakang agama, pendidikan, dan asal muasal sehingga tidak ada pembagian organisasi guru seperti pada zaman kolonial. Setelah rapat tersebut akhirnya disepakati, maka dibentuklah organisasi guru dengan nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGSI) dengan Bapak Koesnan sebagai ketuanya.

C. PGRI di Tinjau  Legalitas Hukum

1)       Terdaftar di Departemen Kehakiman

Secara hukum, organisasi PGRI telah terdaftar sebagai organisasi profesi di lingkungan Peradilan Republik Indonesia sesuai dengan pengangkatan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat pengangkatan No. 1. A. 5/82/12 tanggal 20 September 1954, bahwa PGRI adalah organisasi profesi, perjuangan dan buruh berskala nasional.

2)       Terdaftar di Kementerian Energi Republik Indonesia

Sebagai organisasi ketenagakerjaan atau serikat pekerja, PGRI telah terdaftar di Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 370 / M / BW / 1999 tanggal 10 Agustus 1999. Artinya PGRI mempunyai berbagai macam kegiatan ketenagakerjaan bagi anggotanya sebagai pegawai atau buruh, baik PNS maupun non PNS.

Dengan demikian PGRI dan anggotanya mengetahui resolusi ketenagakerjaan secara umum sebagaimana telah dideklarasikan secara universal oleh HAM, yaitu resolusi 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 bahwa:

a)       Setiap orang berhak untuk bekerja, untuk bebas memilih pekerjaan, atas kondisi kerja yang  adil dan menguntungkan dan untuk perlindungan dari pengangguran

b)       Setiap orang berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama tanpa diskriminasi

c)      Setiap orang yang bekerja berhak atas upah yang adil dan menguntungkan yang memastikan bagi dirinya dan keluarganya keberadaan yang sesuai dengan martabat manusia, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

d)  Setiap orang berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

b.       Dari sisi keilmuan

Dari sisi spiritual ada 3 yaitu:

1)       Filosofis

PGRI merupakan organisasi sejati karena sejalan dengan pandangan bahasa Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945

2)       Sosiologis

PGRI merupakan organisasi yang mengurusi kehidupan sosial yaitu para guru sosial Indonesia

3)       Psikologis

PGRI dapat mempersatukan perbedaan jiwa para anggotanya sehingga dapat terwujud persatuan dalam berorganisasi

D.      Hubungan antara PGRI dan Proklamasi Republik Indonesia

Semangat kebangsaan Indonesia telah lama tumbuh di kalangan guru Indonesia, dibuktikan dengan adanya organisasi guru adat yang telah ada sejak tahun 1912 dengan nama PGHB. Kemudian berkembang dan lahir kembali organisasi guru lainnya yaitu: PGB, PGD, PGAS, dan PHS.

Pada tahun 1932 pada masa pendudukan Belanda, PGHB diubah menjadi PGI. Namun, organisasi ini tidak lagi aktif pada masa pendudukan Jepang. Dan setelah 100 hari kemerdekaan, lahirlah PGRI

Semangat berdirinya pgri kala itu murni untuk kepentingan bersama antara guru, tenaga kependidikan dan bela kemerdekaan bangsa ini dari kapitalisme.Kemerdekaan dimaknai disamping bebas dari belenggu penjajahan, dirasakan dalam kehidupan masyarakat awam yang belum mencicipi pendidikan terutama di desa-desa terpencil negara ini.

PGSI di bawah kepemimpinan Bapak Koesnan dengan beberapa anggotanya sepakat mengundang seluruh guru untuk bergabung dengan PGSI dengan mengadakan kongres di Surakarta. Karena saat itu sangat sulit maka kongres akan dilaksanakan pada akhir November 1945.

E.     Lahirnya PGRI

1. Lahirnya PGRI pada tanggal 25 November 1945

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan inti perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya. Semangat proklamasi itulah yang memeriahkan penyelenggaraan kongres PGRI I di Surakarta pada tanggal 23-25 ​​November 1945 di gedung Sonoharsono (SMPN 3 Surakarta). Dari kongres itulah lahir PGRI yang merupakan wahana persatuan dan persatuan seluruh guru se-Indonesia.

PGRI lahir pada tanggal 25 November 1945 di Surakarta (solo) Provinsi Jawa Tengah. Organisasi ini lahir setelah seratus hari kemerdekaan. Lahirnya organisasi PGRI ini menjadi kekuatan bagi kelompok guru dan tenaga kependidikan di tanah air untuk berperan serta dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan pendidikan nasional pada khususnya.

2.  Organisasi PGRI yang Bersatu, Mandiri, Non Parpol dan PGRI bertujuan untuk mengisi kemerdekaan, Membela dan menyempurnakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Meningkatkan jenjang pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kaidah kewarganegaraan, Membela hak dan nasib pekerja pada umumnya, guru pada khususnya.

F.  Pertumbuhan Organisasi PGRI

      PGRI pada masa Perang Kemerdekaan (1945-1949)      

1.       Kongres PGRI pertama berlangsung selama dua hari, Sabtu dan Minggu tanggal 24 dan 25 November 1945 di Sekolah Guru Putri Surakarta. Hasil Kongres Pertama PGRI Setelah menentukan waktu dan tempat kongres, kongres pertama PGRI ke-24 dimulai dan berakhir pada tanggal 25 keesokan harinya.

Dalam kongres tersebut diambil beberapa keputusan antara lain Penetapan nama organisasi PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dari usulan yang masuk, Memutuskan bahwa Amin Singgih sebagai ketua format, kemudian diteruskan ke kongres Pikiran Pokok PGRI tentang pendidikan, pengajaran dan sistem sekolah di Republik Indonesia.

Beberapa keputusan yang diambil antara lain:

1.       Sekolah Dasar selama tiga tahun dihapuskan dan diganti enam tahun.

2.    Sekolah Menengah Pertama menjadi dua, yaitu Sekolah Menengah Pertama 3 tahun dan Sekolah Menengah Pertama diatas 3 tahun.

3.       Pemberantasan buta huruf untuk dimobilisasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.       Sekolah Guru untuk Sekolah Rakyat akan didirikan dengan masa belajar yang panjang empat tahun setelah Sekolah Rakyat.

Kehadiran guru dalam kongres tersebut berperan besar dalam kemajuan pendidikan di Indonesia, bahkan saat itu masih dalam keadaan yang sangat sulit dan perang untuk mempertahankan kemerdekaan masih berkecamuk dimana-mana.

Pada kongres yang berlangsung pada tanggal 25 November tersebut terjadi peledakan bom di kota Surakarta, terutama di instalasi-instalasi penting seperti kantor RRI yang berdekatan dengan lokasi kongres. Hingga penutupan kongres berlangsung cepat. Akhirnya dibentuklah organisasi guru di Indonesia setelah kemerdekaan dan setiap tanggal 25 November diperingati sebagai hari lahir PGRI.

2.       Kongres PGRI II di Surakarta 21-23 November 1946

Melalui kongres ini, PGRI mengajukan gugatan kepada pemerintah:

Sebuah.   Sistem pendidikan selanjutnya akan bertumpu pada kepentingan nasional.

b.       Gaji guru seharusnya tidak dihentikan.

c.        Mendirikan hukum dasar pendidikan dan hukum dasar perburuhan.

3.       Kongres PGRI III di Madiun 27-29 Februari 1948

Kongres yang diadakan dalam keadaan darurat ini memutuskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi ditempuh dengan memperluas cabang yang tempat watinggalnya memiliki satu cabang menjadi cabang yang lebih kecil namun dengan jumlah minimal 100 orang diharapkan yang lebih kecil bisa lebih aktif. Ambisi besar PGRI tercapai baik di bidang pendidikan maupun di bidang ketenagakerjaan. Nama PGRI sudah tidak asing lagi termasuk di luar negeri. Bukti undangan dari NEA, serta undangan dari WCOTP untuk menghadiri kongres II yang diadakan pada bulan Juli 1984 di London.

G. PGRI di Era Demokrasi Liberal (1950-1959)

1. Kongres PGRI IV di Yogyakarta tanggal 26-28 Februari 1950

Puji Presiden Republik Indonesia PGRI yang menurutnya tidak lebih merupakan cerminan dari semangat juang guru sebagai pendidik bangsa dan bangsa, oleh karena itu Presiden RI menganjurkan untuk menjaga nama, wujud, maksud, maksud, dan cita-cita PGRI. sang pendiri. Kongres PGRI IV dihadiri oleh beberapa delegasi dari luar daerah “Renville” yaitu: Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, bahkan dari Sumatera yaitu: Sigli, Bukit Tinggi, dan Lampung.

Pengurus pusat SGI di Bandung mendatangi kongres IV di Yogyakarta untuk resmi bergabung dengan PGRI dengan menyerahkan 38 cabang.

Delegasi SGI terdiri dari, Jaman Soejanaprawira, Djoesar Kartasubrata, M. Husin, Wirasoepena, Omo Adimiharja, Sukarna Prawira, dan Anwar Sanusi. RIS diakui oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

Kembalinya kongres PB PGRI ke-4 di Jakarta langsung berkantor di ruang SMA Negeri 1 Jakarta Jln. Budi Utomo | Pada akhir Februari 1950, 30 cabang SGI di seluruh tanah air menyatakan bahwa mereka berpisah dari SGI dan kemudian bergabung dengan PGRI. Yaman Soejanaprawira (Posisi KPI PP dan K), M. Hussein et al. Pada tahun 1950 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan PP No. 16/1950, sangat menguntungkan bagi para guru, namun pelaksanaan penyesuaian gaji di sana-sini berjalan dengan lancar.

Kegembiraan menyambut keluarnya PP 16/1950 langsung berubah menjadi kekesalan dan kecemasan, terutama di kalangan guru di Jawa Barat. Guru di Jawa Barat mengancam akan mogok, sesuai rencana mulai 12 Juni 1950 pukul 10.00 WIB. Upaya ini berhasil, akhirnya disetujui oleh pemerintah. Hal tersebut memperkuat kewibawaan PGRI dibuktikan dengan lancarnya PP No. 32/1950 tentang apresiasi kepada pejuang mahasiswa.

2. Kongres PGRI V di Bandung 19-24 Desember 1950

Acara semakin variatif karena dalam kongres ini membahas tentang asas yang berprinsip dan mendasar bagi kehidupan dan perkembangan PGRI selanhutnya, yaitu asas-asas organisasi ini: apakah akan memilih sosialisme keadilan sosial atau pancasila akhirnya pancasila menjadi dasar penyelenggaraan

Kongres V yaitu “Kongres Persatuan”. Kongres dihadiri delegasi asing di Jakarta.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di pusat budaya Jln. Naripan, kongres ini membahas masalah yang berprinsip dan mendasar bagi kehidupan dan perkembangan PGRI yaitu dasar penyelenggaraan akan memilih sosialisme keadilan sosial atau pancasila. Akhirnya pancasila diterima sebagai dasar organisasi.

Sejak kongres V mulai merealisasikan daerah itu dibentuk beserta susunan pengurusnya, maka konferensi pun mulai dilaksanakan. Awalnya konferensi diadakan di Cirebon, Solo, Jember pada Maret 1951, kemudian konferensi meluas ke pulau-pulau lain, pada 27 Februari 1952 di Makassar dan 20 Maret 1952 di Banjarmasin. Hasil nyata dari konsolidasi tersebut adalah masuknya 47 cabang di Sulawesi dan Kalimantan ke dalam jalur PGRI.

3. Kongres PGRI VI di Malang 24-30 November 1952

Kongres menyetujui beberapa keputusan penting. Dalam bidang organisasi, pendirian PGRI adalah keadilan sosial dan landasan demokrasi, PGRI tetap berada di GSBI. Di bidang perebutan tenaga kerja untuk kendaraan bagi pemilik sekolah, struktur surah, dan pendidikan masyarakat.

Di bidang pendidikan:

1) Sistem  pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan negara pada saat berkembang.

2)   KPKPKB dieliminasi pada akhir tahun ajaran.

3)   KPKB diubah menjadi SR 6.

4)   Mata kuliah BI / B-II untuk pengadaan guru SMP dan SMA disusun sebaik mungkin.

5)    Hari Pendidikan Nasional diselenggarakan.

4. Kongres PGRI VII di Semarang 24 November sampai dengan 1 Desember 1954

Kongres dihadiri oleh 639 delegasi. Pertemuan berlangsung di Aula SMA B Candi Semarang. Untuk pertama kalinya kongres PGRI dihadiri oleh tamu dari luar negeri perwakilan Maria Marchant FISE di Paris, Marcelino Bautista dari PPTA (Filipina) perwakilan WOTOP, Fan Ming, Chang Chao, dan Shen Pei Yung dari SBP RRC, dan Jung Singh dari organisasi guru Malaysia. Masalah pendidikan agama juga dibahas. Hasil kongres ini antara lain:

Bidang Umum: Pernyataan Irian Barat, pernyataan tentang korupsi, resolusi desentralisasi sekolah, resolusi penggunaan keuangan oleh kementerian PP dan K, dan resolusi perbaikan cara kerja kementerian PP dan K.

Pendidikan: Resolusi anggaran belanja PP dan K yang harus mencapai 25% dari total anggaran belanja negara, resolusi undang-undang sekolah negeri dan undang-undang kewajiban belanja, resolusi film, gambar, tekstur, dan radio serta pembentukan dewan bahasa nasional.

Bidang Ketenagakerjaan: Undang-undang pokok ketenagakerjaan, penerapan aturan gaji, petugas baru, tunjangan khusus bagi petugas yang bekerja di kabupaten yang tidak aman, biaya perjalanan cuti yang tinggi, guru PK yang dinyatakan sebagai pegawai negeri tetap, dan penyelesaian pekerjaan. Bidang Organisasi: Pernyataan PGRI untuk keluar dari GBSI dan menyatakan dirinya sebagai organisasi “Non-Vaksentral”.

5. Kongres PGRI VIII di Bandung 1956

Kongres tersebut dihadiri oleh hampir seluruh cabang PGRI di Indonesia. Suasana kongres awalnya semarak, namun saat pemilihan umum digelar, situasi menjadi mencekam. Soebandri menambahkan kartu palsu. Hingga pemilu terpaksa dibatalkan. Otak pemalsuan Hermanu Adi adalah sosok PKI Jatim yang menjabat sebagai pimpinan kedua PGRI. Meski ME Subiadinata diblok dengan curang, akhirnya dia terpilih menjadi Pimpinan Umum menggantikan Sudjono. Ketua II PGRI menggantikan M. Hussein. Jumlah anggota PGRI bertambah setelah konsolidasi dengan cara, kunjungan cabang, korespondensi PBG PGRI dengan cabang yang lebih diintensifkan, tindakan disiplin terhadap cabang yang tidak disiplin diberikan peringatan seperlunya, pembekuan pengurus PGRI cabang Palembang karena tindakan disipliner terhadap komisariat daerah. .

Keterlibatan PGRI dalam simposium BMN Denpasar Bali (Juli 1957) mendapat apresiasi dan perhatian publik. Topik:

a) Pendidikan sebagai pewaris nilai budaya

b) Ada kebutuhan Indonesianisasi

c) Aspek budaya untuk disahkan dalam UUD

Permasalahan yang cukup serius untuk mendapatkan perhatian diantaranya tentang masuknya pencak silat dalam pendidikan jasmani, Bahasa Indonesia dan Daerah dalam dunia pendidikan dan masyarakat, Perlengkapan / perlengkapan sekolah dan pakaian belajar.

H.  PGRI di Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada kongres IX di Surabaya bulan Oktober / November 1959,  S oebandri dkk mencanangkan kebijakan adu domba di kalangan kongres, terutama pada saat pemilihan Ketua Umum.

1. Lahirnya PGRI Non Yaksentral / PKI

Periode 1962-1965 merupakan masa yang sangat pahit bagi PGRI. Selama ini terjadi pembelahan tubuh PGRI yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Penyebab perpecahan itu bukan karena kepentingan profesionalisme guru atau guru, melainkan karena ambisi politik dari luar dengan dalih “machsovorming en machsaanwending” (pembentukan kekuasaan dan penggunaan kekuatan). Ternyata goldfried adalah salah satu penandatangan “pamflet fitnah” tersebut, sehingga muncul protes dari pihak pleno, hingga akhirnya Goldfied dicopot dari panitia.

2. Pemberhentian massal pejabat Departemen P&K (1964)

Pidato pengukuhan Dr. Busono wiwoho pada rapat pertama Dewan Pendidikan Nasional (Mapenas) dalam posisinya sebagai salah satu wakil ketua, menyarankan agar PancawarDhana diisi dengan akhlak “lima cinta”. SSistem pendidikan pancawardhana didasarkan pada prinsip, Pengembangan cinta dan patriotisme nasional, moral / agama nasional / internasional, Pengembangan kecerdasan, Pengembangan emosi – seni atau rasa keintiman dan kecantikan batin, Pengembangan perawatan atau kerajinan tangan dan, Perkembangan fisik. Akhlak dari lima cinta tersebut antara lain, Cinta bangsa dan bangsa, Cinta ilmu, Cinta kerja dan orang yang bekerja, Cinta damai dan persahabatan antar bangsa – bangsa, Cinta orang tua. Isi pidatonya menimbulkan kontroversi dan kecemasan di kalangan pendidik. Dikelilingi oleh Departemen PP&K, polemik tersebut semakin mengintensifkan pada Service Meeting pada tanggal 23 Juli 1964, Menteri PP&K, Prof. Dr. Prijono (1957-1966) mengobarkan kembali suasana polemik. Alhasil, Asisten Menteri, Tartib Prawirodiharjo,

Karena heboh diberhentikannya 27 pejabat terkait muatan moral Pendidikan Pancawardhana, Presiden akhirnya membentuk panitia sendiri dengan nama “Panitia Nasional Peningkatan Sistem Pendidikan Pancawardhana”. Panitia ini diberi tugas menyampaikan pertimbangan “Pemberhentian Massal”, 27 orang tersebut dinyatakan tidak bersalah.

3. PGRI Pasca Peristiwa G30 S / PKI

Periode th. 1966-1972 merupakan masa perjuangan menegakkan Orde Baru, menata kembali organisasi, menyesuaikan misi organisasi dengan tegas dan tepat dalam pola pembangunan nasional yang baru membutuhkan pemimpin dengan dedikasi tinggi, keterampilan manajerial yang kuat, dan pengalaman yang luar biasa. Dipenuhi dengan jalur kaderisasi, pelaksanaan kaderisasi dimulai pada th. 1957 di Jakarta dilanjutkan dari Juli 1973 di Bandung, Yogyakarta, dan Pandaan, Jawa Timur.

PGRI berupaya menginisiasi dan menghimpun organisasi PNS dalam bentuk RKS. Selanjutnya PGRI memprakarsai pembentukan PSPN dengan ketuanya Jenderal ME Subiadinata. Terakhir, pada th. 1967, PGRI memprakarsai pembentukan MPBI. Sebagai perkembangan dari MPBI lahirlah FBSI. Disambut oleh buruh kelahiran FBSI, sedangkan PGRI tidak mendapat tempat di federasi karena banyak perbedaan yang mendasar, FBSI terdiri dari unsur buruh murni, anggota FBSI harus pekerja swasta, FBSI berprinsip “serikat buruh”, FBSI berada di bawah pengawasan Kementerian Tenaga Kerja.

4. Upaya PGRI Terhadap PGRI Non-Vaksentral / PKI

Ancaman pun tak luput dari PGRI. Pada kongres IX PGRI di Surabaya (Oktober 1959), infiltrasi PKI ke tubuh PGRI benar “terasa, terlebih lagi dalam kongres X di Jakarta (November 1962). Jika prinsip “siapa sahabat dan siapa lawan” juga berlaku di tubuh PGRI, maka “sahabat” adalah semua golongan PKI pancasilaisanti yang dalam pendidikan aman pancasila, dan “Lawan” adalah PKI yang berusaha memaksakan pendidikan “pancacinta” dan “pancatinggi”.

Namun kekuatan pancasilais d.PGRI masih lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan. Setelah PKI yang diwakili oleh guru-guru yang “berorientasi pada ideologi komunis tidak lagi mampu melakukan taktik” penyusupan ke PGRI, mereka mengubah taktiknya dengan melakukan upaya yang jelas untuk memisahkan diri dari PGRI. Untuk menyelamatkan pendidikan dari berbagai ancaman dan perpecahan di kalangan guru, Presiden Soekarno turun tangan dengan membentuk dewan pendidikan nasional yang menerbitkan konferensi pers nomor 19 tahun 1965 tentang mata pelajaran “pendidikan pancasila tetapi presiden tidak berhasil mempersatukan organisasi ini. pahit bagi PGRI.

I. PGRI sejak lahirnya orde baru

1. Satuan Tindakan Guru Indonesia KAGI

Peristiwa G30S / PKI ini merupakan puncak dari apa yang sebelumnya terjadi di tubuh PGRI yaitu perebutan pengaruh anti PKI dan pro PKI, infil trasi dan penistaan ​​Pro PKI pembentukan PGRI non vaksin dll. Bersama siswa, pelajar, ulama, dll., Para guru anggota PGRI turun ke pelaminan dengan meneriakkan tritura (bimbingan tri rakyat) yaitu: “bubarkan PKI, perintahkan 100 menteri, turunkan harga – harga!”. Mereka membentuk satuan aksi seperti WE, KASI, sedangkan guru membentuk KAGI pada 2 Februari 1966.

Perlu ditambahkan bahwa KAGI awalnya dibentuk di  J akarta R aya dan Jawa  B arat, kemudian berturut-turut dibentuk KAGI di daerah lain, tugas utama KAGI adalah untuk membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari unsur PKI dan orde lama, menyatukan semua guru, dalam organisasi Guru yaitu PGRI mengupayakan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak hanya unitaristik tetapi juga mandiri dan non politis.

Bukti keberhasilan orde baru dalam kongres ini dapat dilihat dari hasil kongres di bidang unsure atau politik atau PB PGRI pada masa bakti XI sedangkan hasil kongres XI.

·       Menjunjung tinggi hak asasi manusia

·       PGRI secara resmi diwakili di DPRGR atau MPRS

·       Frontnational dibubarkan

·       PGRI ditegaskan kembali sebagai organisasi yang UNITARISTIS, INDEPENDEN dan NON Parpol

        Hasil lebih lanjut XI PGRI bidang organisasi:

·    INTENSIFIKASI informasi tentang kegiatan organisasi melalui pers, Radio, TV dan Majalah       Suara Guru.

·       Pendidikan kader organisasi secara tertib dan terencana.

·       PGRI menjadi anggota WCOTP

2. Konsolidasi organisasi pada awal orde baru juga menarik untuk mengulas rangkaian tulisan harian yang ditulis pada tahun 1967 berjudul PORAK PORANDANYA PGRI MOBIL DI JAWA TENGAH Tulisan ini merupakan “serangan” terhadap PB PGRI pada masa serikat (kongres XI). Pembentukan kagi di Jatim dan Jateng antara lain untuk menyelamatkan PGRI dari gejolak politik saat itu hasilnya adalah musyawarah PGRI di 2 daerah berhasil memilih pengurus daerah PGRI yang baru.

Pada tahun 1969 karena tekanan nasib guru-guru di PGRI, pihak oposisi setuju untuk melikuidasi manfaat keuntungan mengajar bagi para guru sekolah dasar di seluruh Indonesia. se S eoul Dunia  di Korea Selatan. Setelah itu PGRI diundang ke  T rade  U nion  L eader C ourse di negara  B hit selama 4 bulan, kursus diadakan dua angkatan. angkatan 1 tahun 1969 dan angkatan 2 1970.

J.  Peranan PGRI Setelah Dibentuk pada Perjuangan Fisik 1945 – 1950

PGRI menjadi salah satu organisasi yang merintis dan maju dalam menghadapi ancaman dan tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Anggota PGRI diminta untuk turut serta mempertahankan kemerdekaan tanpa melupakan tugas pokoknya di bidang pendidikan dan mendesak pemerintah segera memberantas buta aksara. Dalam kurun waktu 1945 – 1950 perjuangan organisasi difokuskan pada perjuangan menegakkan dan menyelamatkan kemerdekaan. Upaya mengisi pendidikan mulai dirasakan dari pendidikan yang terinspirasi dari kolonial hingga pendidikan nasional. Sebagai media organisasi pada tahun 1948 mulai menerbitkan majalah GURU SASANA yang kemudian menjadi SUARA GURU.

Di bidang luar negeri pada tahun 1948 dimulai hubungan dengan NEA (National Education Association) yang merupakan perkumpulan guru-guru Amerika, yang antara lain mengundang PGRI untuk melakukan review pendidikan di USA selama 8 bulan. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh pemerintah Belanda pada 27-12-1949 memberikan suasana baru dalam perkembangan PGRI. Mulai tahun 1950, PGRI mulai menata kembali organisasinya yang telah terpencar-pencar karena negara bentukan Belanda yang ingin memecah belah kesatuan Indonesia.

Namun pembentukan organisasi di daerah tersebut secara sadar dibentuk sebagai alat perjuangan bagi para guru yang tetap setia pada Proklamasi 17-08-1945. Atas dasar itulah maka pada tahun 1950 diadakan kongres PGRI secara berurutan yaitu kongres ke 4 bulan februari 1950 di yogyakarta dan kongres ke 5 di bulan desember di bandung. Dalam kongres ke-4 di Yogyakarta, PGRI merintis persatuan dan kesatuan bangsa dengan kemauan dan kesungguhan untuk bersatu dalam satu wadah organisasi guru yaitu PGRI. PGRI menggemakan informasi asosiasi di saat kontradiksi dan saling curiga antara republik dan federal memanas.

Para guru sepakat untuk menghapus semua kecurigaan di kalangan sesama orang Indonesia dan memberantas kedaerahan serta menyerukan persatuan dalam wadah PGRI. Informasi ini mendapat tanggapan publik dan mendapat apresiasi dari pemerintah.

Kemudian pada kongres ke V PGRI kembali dibuat kejutan dengan merubah prinsip dalam anggaran dasarnya. Saat itu organisasi menganggap pancasila sebagai dasar negara sehingga organisasi hanya bisa memilih satu atau dua dari pancasila saja. Dalam kongres dengan berani, peserta kongres memilih pancasila sebagai asas PGRI ketimbang keadilan sosial. Mungkin PGRI adalah organisasi pertama yang menggunakan pancasila sebagai prinsipnya.

K.   Perkembangan Organisasi PGRI Periode 1950 – 1959

Pada tahun 1950 – 1959 merupakan tahun berkembang dan berkembangnya PGRI. Hasil kerja keras selama ini bisa dirasakan dan hasil yang bisa dibanggakan. Pada kongres kali ini PGRI yang keenam dilaksanakan di Malang pada bulan November 1952. Pada kongres inilah lahir “Mars PGRI” bentukan Sdr. B. Endro Pranoto. Namun, hampir ada guncangan dengan lahirnya organisasi:

Sebuah. Asosiasi Kepemilikan Sekolah / Kepemilikan Sekolah Kabupaten

b. Asosiasi Direktur Sekolah Menengah Jawa Timur

c. CVO Ikatan Guru (Christelijke Volk Onderwijzers) Jogja

d. PGTI, SB, PPK / SSP

Dan masih banyak yang merasa kepentingannya belum dikelola oleh PGRI.

L.   Esensi berdirinya PGRI

Jika kita menelaah bunyi kata pengantar AD / ART dan menelaah kehidupan dari lahir sampai sekarang, maka hakikat berdirinya PGRI adalah:

1.    PGRI lahir atas hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dan merupakan perwujudan cita-cita para guru Indonesia.

2.    PGRI hanya berkomitmen pada Negara Republik Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3.    PGRI diwujudkan sebagai organisasi yang berlandaskan Proklamasi, yaitu organisasi yang mempersatukan guru-guru yang unitaristik, mandiri dan non partai politik dan merupakan sarana kepentingan bisnis – kepentingan guru untuk pengembangan / pembinaan profesinya dan pendidikan pada umumnya serta pengabdian kepada tanah air dan bangsa serta umat manusia secara keseluruhan.

4.    PGRI adalah organisasi profesi profesi yang lahir, dibina, dan diwarisi nilai-nilai kelas’45 secara terus menerus untuk setiap organisasi (penerus) Bangsa Indonesia.

H.      Refleksi masa depan PGRI

Bagaimana jika kita secara sadar dan sengaja menyediakan waktu untuk menelaah kembali gagasan tersebut dengan seksama ”, pola tindakan dan pencapaian PGRI dari awal berdirinya sampai sekarang maka kita temukan kembali bahwa sebenarnya PGRI adalah organisasi profetik para pendidik dan pada umumnya dan guru pada khususnya. Pemantauan ertahun ”, terlihat jelas bahwa PGRI seperti organisasi lain memiliki pengalaman yang signifikan untuk menyukseskan strategi kuantitatif, dalam arti menggerakkan waktu secara politik, terutama menjelang pemilu.

Masa depan menuntut kualitas yang lebih tinggi daripada kuantitas (jumlah anggota). PGRI sangat berpengalaman melayani anggotanya yang sebagian besar adalah guru sekolah dasar; Sedangkan peningkatan kualitas nubuatan dibutuhkan oleh guru dari semua jenis dan jenjang pendidikan untuk itu, PGRI dituntut untuk lebih mengenal berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para guru sekolah menengah, bahkan dosen di perguruan tinggi dapat disimpulkan bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) saat ini bersumber dari rangkaian sejarah yang begitu panjang, peran dan guru dalam mewarnai dan mempertahankan kemandirian tidak hanya sebatas pada ranah pendidikan, tetapi telah meluas sampai pada perjuangan itu. lain.PGRI juga telah banyak berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan kesejahteraan masyarakatnya, agar para guru lebih maju dan lebih semangat dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kualitas anak melalui pendidikan.PGRI adalah organisasi dimana para guru dan pendidik berkumpul untuk mencapai tujuan mencapai jati dirinya sebagai organisasi perjuangan, profesi dan tenaga kerja serta bersifat unitaristik, mandiri dan non partai politik. Hubungan PGRI dan Kemandirian merupakan eksistensi PGRI karena kepedulian para guru untuk menjaga kemandirian dan menyejahterakan bangsa Indonesia serta bebas dari kebodohan. PGRI lahir pada tanggal 25 November 1945 di Surakarta (solo) Provinsi Jawa Tengah. Organisasi ini lahir setelah seratus hari kemerdekaan.

Profil Ketua PB PGRI

Nama                        Awal Jabatan     Akhir Jabatan      Tempat Musyawarah          Keterangan

1. Amin Singgih                       1945                       1946                      Surakarta                    KONGRES I  

2. Rh. Koesman                      1945                       1946                       Surakarta                    Amin Singgih Menjadi  Bupati diganti.  Rh. Koesman

3. Rh. Koesnan                      1946                      1948                  Surakarta               KONGRES II

4. Soedjono Kromodimoeldjo   1948                    1950                    Madiun                     KONGRES III

5, Rh. Koesman                       1950                  1950                      Yogyakarta                  KONGRES IV

6. Soedjono                           1950                   1952                   Bandung                     KONGRES V

7. Soedjono                             1952                   1954                   Malang                       KONGRES VI

8. Soedjono                             1954                   1956                   Semarang                    KONGRES VII

9. M.E.Subiadinata                 1956                   1959                    Bandung                      KONGRES VIII

10. M.E Subiadinata                1959                  1962                   Surabaya                     KONGRES IX

11. M.E Subiadinata                1962                  1967                    Jakarta                         KONGRES X

12. M.E Subiadinat                 1967                   1970                  Bandung                    KONGRES XI

13. Basyuni Suriamihardja [1] 1970                 1973                  Bandung                    KONGRES XII

14. Basyuni Suriamihardja     1973                   1979                 Jakarta                          KONGRES XIII

15. Basyuni Suriamihardja     1979                   1984                 Jakarta                         KONGRES XIV

16. Basyuni Suriamihardja      1984                  1989                 Jakarta                         KONGRES XV

17. Basyuni Suriamihardja       1989                 1994                Jakarta                      KONGRES KE XVI

18. Basyuni Suriamihardja       1994              1998                Jakarta                     KONGRES KE XVII

19. Prof. Dr. H. Moh  Surya       1998                 2003                 Bandung               KONGRES KE XVIII

20. Prof. Dr. H. Moh  Surya        2003                2008                 Semarang              KONGRES KE XIX

21. Dr Sulistiyo PGRI.                 2008                 2013                 Palembang             KONGRES KE XX

22. Dr Sulistiyo PGRI.jpg           2013                  2016                 Jakarta                   KONGRES KE XXI

23. Prof.Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd   2016            2017             jakarta                    hingga Sekarang